Tahun 2010
-Temperatur beberapa negara Afrika kemungkinan besar meningkat hingga 58° Celcius, bersamaan itu terjadi kekurangan air bersih yang parah.
-Tanggal 15 Juni pasar saham di New York bakal runtuh, ekonomi dunia akan memasuki kondisi krisis.Suhu di Afrika bisa mencapai 58° Celcius, angka yang pada awal mendengar seolah-olah sulit dipercaya, namun pada kenyata-annya pada awal bulan Mei 2007, menurut info para pelancong yang pergi ke sekitar wilayah Afrika, temperatur di Yunani dan Turki sudah mencapai 39° hingga 40° Celcius, sedangkan ibu kota utama Irak dan jazirah Arab temperatur tingginya berta-han di suhu 45° – 46° Celcius, pada musim panas suhu tertinggi dimungkinkan terjadi. Suhu awal Mei saja sudah sedemikian tinggi, bisa dibayangkan pada tahun 2010 kelak pemanasan global bakal semakin parah, temperatur di banyak negara Afrika sangat dimungkinkan mencetak rekor tertinggi yang susah dibayangkan.

Tahun 2011
-Penelitian metode penyembuhan penyakit kanker berhasil dengan sukses, akan tetapi jenis penyakit baru lainnya bakal muncul.
-Wabah beracun yang mematikan bakal muncul, dinamakan ALS (red.: terjemahan harfiah, belum tentu akurat) yang menyebabkan kehilangan kekebalan tubuh, apabila terjangkit penyakit tersebut dalam tempo 4 jam bakal meninggal.
-Flu burung jenis H5NI mulai resmi menyerang umat manusia, hingga tahun 2013 terdapat sekitar 73.000.000 orang tewas karena virus ini.
Ciri khas ramalan Jucelino tidak saja meramalkan penyakit menular dan terjadinya gempa, bahkan penyakit yang belum terjadi dan nama dari gempapun bisa diramal, misalnya judul buku karangan Al Gore, mantan wakil presiden AS, berjudul An Inconvenient Truth, angin puting beliung menyapu ibu kota Brazil, Rio de Janeiro menimbulkan ri-buan korban tewas, ALS sebutan untuk penyakit menular yang muncul pada tahun 2011, gempa bumi besar dari San Francisco, AS, tahun 2006 dinamakan The Big One dan lain-lain contoh tipikal.

Tahun 2012
-Oleh karena perluasan area kebakaran ladang sewaktu musim kekeringan, gurunisasi dimulai, antara tahun 2015 - 2020 rimba belantara Amazon bakal lenyap.
-Mulai 6 Desember langit berubah memasuki jaman awan hitam, disebut sebagai kabut pekat karena cuaca.
-Oleh karena tersebar luasnya penyakit menular umat manusia mulai punah.

Tahun 2013
-Penelitian untuk metode penyembuhan penyakit kanker selain tumor otak dinyatakan berhasil.
-Pulau Bahama dari kepulauan Hindia barat (gugus kepulauan dekat Karibia), antara tanggal 1 -25 November dikarenakan letus-an gunung berapi terjadi gempa bumi, sesudah itu juga bakal terjadi tsunami super raksasa seting-gi 150 meter, gelombang tsunami setinggi kira-kira 80 meter akan menyapu lautan Karibia, daratan AS, Brazil dan lain-lain juga bakal diterjang masuk jauh ke daratan hingga 15 - 20 km. Sebelum tsunami terjadi, air laut akan surut sedalam 6 meter, sejumlah besar penyu juga akan mulai bergerak.Diramalkan oleh Jucelino di saat anjing dan kucing mengetahui akan ada bencana besar menimpa, mereka tentu akan melarikan diri dari tempat tinggalnya, 24 jam sebelum meninggalkan lokasi mereka akan menunjukkan tanda-tanda gerakan tak lazim, maka itu kita bisa berdasarkan hal tersebut menjadikannya sebagai standar pengamatan.

Tahun 2014
Planet kecil perlahan-lahan mendekati bumi dan ada kemungkinan bertubrukan dengan bumi, eksistensi planet kecil ini mempengaruhi permasalahan tentang timbul tenggelamnya umat manusia di bumi.

Tahun 2015
Pertengahan November suhu rata-rata dunia kemungkinan mencapai 59° Celcius, ada banyak orang mati kepanasan, dengan demikian kekalutan besar dunia semakin parah saja.

Tahun 2016
-Pertengahan bulan April terjadi serangan taifun, ada ibu kota di Tiongkok mengalami kerusakan, sekitar 1.000 orang tewas.
-Presiden AS saat ini George W. Bush bakal masuk ruang gawat darurat RS, jiwanya di ambang kematian.

Tahun 2018
Mengenai masalah pendekatan planet kecil ke bumi, para pemimpin berbagai pemerintah-an dunia berkumpul mengadakan rapat penanggulangannya. Juce-lino pada tahun 2000 sudah me-ramalkan, selain itu juga memberitahu keberadaan planet kecil itu kepada NASA, pada tanggal 31 Juni 2002 sebagian kecil petinggi NASA menamakan planet kecil tersebut “2002NZT7”.

Tahun 2019
-Kemungkinan besar solusi dari hasil penelitian bakal menggunakan kekuatan ilmiah, akan tetapi apabila bumi bertabrakan dengannya, maka bisa mengakibatkan 1/3 penduduk dunia musnah. Jucelino meramalkan kemungkinan planet kecil menubruk bumi sebesar 60%.
-Wilayah laut timur Jepang bakal terjadi gempa bumi super besar yang masih lebih hebat daripada gempa bumi besar yang pernah terjadi di lautan Sumatera, Indonesia.

Tahun 2025
-Para pakar klimatologi menemukan kembali planet kecil, ternyata sangat mungkin berta-brakan kembali dengan bumi, kemungkinan bertubrukan mencapai 80%.

Tahun 2026
-Terjadi gempa super besar di San Francisco pada bulan Juni, disebut sebagai “The Big One”, patahan besar San Andreas Fault bisa rusak, negara bagian California bisa hancur, banyak kawah gunung berapi bakal terbuka kembali, ketinggian tsunami juga bisa melebihi 150 meter.
Dari ramalan peringatan untuk masa depan, selain ramalan seperti tersebut di atas, masih ada ramalan yang lebih mengejutkan orang, ramalan terakhir yang bisa disampaikan Jucelino adalah hingga tahun 2043

Tahun 2043
Penduduk dunia berkurang secara drastis, terdapat sekitar 80% penduduk tewas di dalam bencana.

So sobat boleh percaya atau tidak.Tapi pesan Moral yang ingin saya angkat di sini adalah kembalilah memperkuat dan mempertebal iman kita semua karena semakin hari dunia ini bukan semakin baik tapi semakin Hancur.Bumi bukanlah tempat yang Aman dan Nyaman lagi buat Manusia.Semua itu Ulah dan perilaku dari ketamakan/keserakahan manusia itu sendiri. ................

A nuclear weapon is an explosive device that derives its destructive force from nuclear reactions, either fission or a combination of fission and fusion. Both reactions release vast quantities of energy from relatively small amounts of matter; a modern thermonuclear weapon weighing little more than a thousand kilograms can produce an explosion comparable to the detonation of more than a billion kilograms of conventional high explosive.[1]

Thus, even single small nuclear devices no larger than traditional bombs can devastate an entire city by blast, fire and radiation. Nuclear weapons are considered weapons of mass destruction, and their use and control has been a major focus of international relations policy since their debut.

In the history of warfare, only two nuclear weapons have been detonated offensively, both near the end of World War II. The first was detonated on the morning of 6 August 1945, when the United States dropped a uranium gun-type device code-named "Little Boy" on the Japanese city of Hiroshima. The second was detonated three days later when the United States dropped a plutonium implosion-type device code-named "Fat Man" on the city of Nagasaki, Japan. These bombings resulted in the immediate deaths of around 120,000 people (mostly civilians) from injuries sustained from the explosion and acute radiation sickness, and even more deaths from long-term effects of ionizing radiation. The use of these weapons was and remains controversial.

Since the Hiroshima and Nagasaki bombings, nuclear weapons have been detonated on over two thousand occasions for testing purposes and demonstration purposes. A few states have possessed such weapons or are suspected of seeking them. The only countries known to have detonated nuclear weapons—and that acknowledge possessing such weapons—are (chronologically) the United States, the Soviet Union (succeeded as a nuclear power by Russia), the United Kingdom, France, the People's Republic of China, India, Pakistan, and North Korea. Israel is also widely believed to possess nuclear weapons, though it does not acknowledge having them....

*Types of nuclear weapons...



There are two basic types of nuclear weapon. The first type produces its explosive energy through nuclear fission reactions alone. Such fission weapons are commonly referred to as atomic bombs or atom bombs (abbreviated as A-bombs), though their energy comes specifically from the nucleus of the atom.

In fission weapons, a mass of fissile material (enriched uranium or plutonium) is assembled into a supercritical mass—the amount of material needed to start an exponentially growing nuclear chain reaction—either by shooting one piece of sub-critical material into another (the "gun" method), or by compressing a sub-critical sphere of material using chemical explosives to many times its original density (the "implosion" method). The latter approach is considered more sophisticated than the former, and only the latter approach can be used if plutonium is the fissile material.

A major challenge in all nuclear weapon designs is to ensure that a significant fraction of the fuel is consumed before the weapon destroys itself. The amount of energy released by fission bombs can range between the equivalent of less than a ton of TNT upwards to around 500,000 tons (500 kilotons) of TNT.[2]

The second basic type of nuclear weapon produces a large amount of its energy through nuclear fusion reactions. Such fusion weapons are generally referred to as thermonuclear weapons or more colloquially as hydrogen bombs (abbreviated as H-bombs), as they rely on fusion reactions between isotopes of hydrogen (deuterium and tritium). However, all such weapons derive a significant portion – and sometimes a majority – of their energy from fission (including fission induced by neutrons from fusion reactions). Unlike fission weapons, there are no inherent limits on the energy released by thermonuclear weapons. Only six countries—United States, Russia, United Kingdom, People's Republic of China, France and India—have conducted thermonuclear weapon tests. (Whether India has detonated a "true," multi-staged thermonuclear weapon is controversial.)

Thermonuclear bombs work by using the energy of a fission bomb in order to compress and heat fusion fuel. In the Teller-Ulam design, which accounts for all multi-megaton yield hydrogen bombs, this is accomplished by placing a fission bomb and fusion fuel (tritium, deuterium, or lithium deuteride) in proximity within a special, radiation-reflecting container. When the fission bomb is detonated, gamma and X-rays emitted first compress the fusion fuel, then heat it to thermonuclear temperatures. The ensuing fusion reaction creates enormous numbers of high-speed neutrons, which then can induce fission in materials which normally are not prone to it, such as depleted uranium. Each of these components is known as a "stage," with the fission bomb as the "primary" and the fusion capsule as the "secondary." In large hydrogen bombs, about half of the yield, and much of the resulting nuclear fallout, comes from the final fissioning of depleted uranium.[2]

By chaining together numerous stages with increasing amounts of fusion fuel, thermonuclear weapons can be made to an almost arbitrary yield; the largest ever detonated (the Tsar Bomba of the USSR) released an energy equivalent to over 50 million tons (50 megatons) of TNT. Most thermonuclear weapons are considerably smaller than this, due for instance to practical constraints in fitting them into the space and weight requirements of missile warheads.[4]

There are other types of nuclear weapons as well. For example, a boosted fission weapon is a fission bomb which increases its explosive yield through a small amount of fusion reactions, but it is not a fusion bomb. In the boosted bomb, the neutrons produced by the fusion reactions serve primarily to increase the efficiency of the fission bomb. Some weapons are designed for special purposes; a neutron bomb is a thermonuclear weapon that yields a relatively small explosion but a relatively large amount of neutron radiation; such a device could theoretically be used to cause massive casualties while leaving infrastructure mostly intact and creating a minimal amount of fallout.

The detonation of a nuclear weapon is accompanied by a blast of neutron radiation. Surrounding a nuclear weapon with suitable materials (such as cobalt or gold) creates a weapon known as a salted bomb. This device can produce exceptionally large quantities of radioactive contamination. Most variety in nuclear weapon design is in different yields of nuclear weapons for different types of purposes, and in manipulating design elements to attempt to make weapons extremely small.

*Nuclear strategy*



Nuclear warfare strategy is a way for either fighting or avoiding a nuclear war. The policy of trying to ward off a potential attack by a nuclear weapon from another country by threatening nuclear retaliation is known as the strategy of nuclear deterrence. The goal in deterrence is to always maintain a second strike status (the ability of a country to respond to a nuclear attack with one of its own) and potentially to strive for first strike status (the ability to completely destroy an enemy's nuclear forces before they could retaliate). During the Cold War, policy and military theorists in nuclear-enabled countries worked out models of what sorts of policies could prevent one from ever being attacked by a nuclear weapon.

Different forms of nuclear weapons delivery (see below) allow for different types of nuclear strategy, primarily by making it difficult to defend against them and difficult to launch a pre-emptive strike against them. Sometimes this has meant keeping the weapon locations hidden, such as putting it on submarines or train cars whose locations are very hard for an enemy to track, and other times this means burying them in hardened bunkers.

Other responses have included attempts to make it seem likely that the country could survive a nuclear attack, by using missile defense (to destroy the missiles before they land) or by means of civil defense (using early warning systems to evacuate citizens to a safe area before an attack). Note that weapons which are designed to threaten large populations or to generally deter attacks are known as strategic weapons. Weapons which are designed to actually be used on a battlefield in military situations are known as tactical weapons.

There are critics of the very idea of nuclear strategy for waging nuclear war who have suggested that a nuclear war between two nuclear powers would result in mutual annihilation. From this point of view, the significance of nuclear weapons is purely to deter war because any nuclear war would immediately escalate out of mutual distrust and fear, resulting in mutually assured destruction. This threat of national, if not global, destruction has been a strong motivation for anti-nuclear weapons activism.

Critics from the peace movement and within the military establishment have questioned the usefulness of such weapons in the current military climate. The use of (or threat of use of) such weapons would generally be contrary to the rules of international law applicable in armed conflict, according to an advisory opinion issued by the International Court of Justice in 1996.

Perhaps the most controversial idea in nuclear strategy is that nuclear proliferation would be desirable. This view argues that, unlike conventional weapons, nuclear weapons successfully deter all-out war between states, and they are said to have done this during the Cold War between the U.S. and the Soviet Union. Political scientist Kenneth Waltz is the most prominent advocate of this argument.

It has been claimed that the threat of potentially suicidal terrorists possessing nuclear weapons (a form of nuclear terrorism) complicates the decision process. Mutually assured destruction may not be effective against an enemy who expects to die in a confrontation, as they may feel they will be rewarded in a religious afterlife as martyrs and would not therefore be deterred by a sense of self-preservation. Further, if the initial act is from rogue groups of individuals instead of a nation, there is no fixed nation or fixed military targets to retaliate against. It has been argued, especially after the September 11, 2001 attacks, that this complication is the sign of the next age of nuclear strategy, distinct from the relative stability of the Cold War.


*Weapons delivery*


Nuclear weapons delivery—the technology and systems used to bring a nuclear weapon to its target—is an important aspect of nuclear weapons relating both to nuclear weapon design and nuclear strategy. Additionally, developing and maintaining delivery options is among the most resource-intensive aspects of nuclear weapons: according to one estimate, deployment of nuclear weapons accounted for 57% of the total financial resources spent by the United States in relation to nuclear weapons since 1940.[6]

Historically the first method of delivery, and the method used in the two nuclear weapons actually used in warfare, is as a gravity bomb, dropped from bomber aircraft. This method is usually the first developed by countries as it does not place many restrictions on the size of the weapon, and weapon miniaturization is something which requires considerable weapons design knowledge. It does, however, limit the range of attack, the response time to an impending attack, and the number of weapons which can be fielded at any given time.

Additionally, specialized delivery systems are usually not necessary; especially with the advent of miniaturization, nuclear bombs can be delivered by both strategic bombers and tactical fighter-bombers, allowing an air force to use its current fleet with little or no modification. This method may still be considered the primary means of nuclear weapons delivery; the majority of U.S. nuclear warheads, for example, are represented in free-fall gravity bombs, namely the B61.[2]

More preferable from a strategic point of view are nuclear weapons mounted onto a missile, which can use a ballistic trajectory to deliver a warhead over the horizon. While even short range missiles allow for a faster and less vulnerable attack, the development of intercontinental ballistic missiles (ICBMs) and submarine-launched ballistic missiles (SLBMs) has allowed some nations to plausibly deliver missiles anywhere on the globe with a high likelihood of success.

More advanced systems, such as multiple independently targetable reentry vehicles (MIRVs) allow multiple warheads to be launched at several targets from any one missile, reducing the chance of any successful missile defense. Today, missiles are most common among systems designed for delivery of nuclear weapons. Making a warhead small enough to fit onto a missile, though, can be a difficult task.[2]

Tactical weapons (see above) have involved the most variety of delivery types, including not only gravity bombs and missiles but also artillery shells, land mines, and nuclear depth charges and torpedoes for anti-submarine warfare. An atomic mortar was also tested at one time by the United States. Small, two-man portable tactical weapons (somewhat misleadingly referred to as suitcase bombs), such as the Special Atomic Demolition Munition, have been developed, although the difficulty to combine sufficient yield with portability limits their military utility..

*Governance, control, and law *


Because of the immense military power they can confer, the political control of nuclear weapons has been a key issue for as long as they have existed; in most countries the use of nuclear force can only be authorized by the head of government or head of state.[7]

In the late 1940s, lack of mutual trust was preventing the United States and the Soviet Union from making ground towards international arms control agreements, but by the 1960s steps were being taken to limit both the proliferation of nuclear weapons to other countries and the environmental effects of nuclear testing. The Partial Test Ban Treaty (1963) restricted all nuclear testing to underground nuclear testing, to prevent contamination from nuclear fallout, while the Nuclear Non-Proliferation Treaty (1968) attempted to place restrictions on the types of activities which signatories could participate in, with the goal of allowing the transference of non-military nuclear technology to member countries without fear of proliferation.

In 1957, the International Atomic Energy Agency (IAEA) was established under the mandate of the United Nations in order to encourage the development of the peaceful applications of nuclear technology, provide international safeguards against its misuse, and facilitate the application of safety measures in its use. In 1996, many nations signed and ratified the Comprehensive Test Ban Treaty which prohibits all testing of nuclear weapons, which would impose a significant hindrance to their development by any complying country.[8]

Additional treaties have governed nuclear weapons stockpiles between individual countries, such as the SALT I and START I treaties, which limited the numbers and types of nuclear weapons between the United States and the Soviet Union.

Nuclear weapons have also been opposed by agreements between countries. Many nations have been declared Nuclear-Weapon-Free Zones, areas where nuclear weapons production and deployment are prohibited, through the use of treaties. The Treaty of Tlatelolco (1967) prohibited any production or deployment of nuclear weapons in Latin America and the Caribbean, and the Treaty of Pelindaba (1964) prohibits nuclear weapons in many African countries. As recently as 2006 a Central Asian Nuclear Weapon Free Zone was established amongst the former Soviet republics of Central Asia prohibiting nuclear weapons.

In the middle of 1996, the International Court of Justice, the highest court of the United Nations, issued an Advisory Opinion concerned with the "Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons". The court ruled that the use or threat of use of nuclear weapons would violate various articles of international law, including the Geneva Conventions, the Hague Conventions, the UN Charter, and the Universal Declaration of Human Rights.

Additionally, there have been other, specific actions meant to discourage countries from developing nuclear arms. In the wake of the tests by India and Pakistan in 1998, economic sanctions were (temporarily) levied against both countries, though neither were signatories with the Nuclear Non-Proliferation Treaty. One of the stated casus belli for the initiation of the 2003 Iraq War was an accusation by the United States that Iraq was actively pursuing nuclear arms (though this was soon discovered not to be the case as the program had been discontinued). In 1981, Israel had bombed a nuclear reactor in Osirak, Iraq, in what it called an attempt to halt Iraq's previous nuclear arms ambitions.[citation needed]
Disarmament
Main article: Nuclear disarmament

Beginning with the 1963 Partial Test Ban Treaty and continuing through the 1996 Comprehensive Test Ban Treaty, there have been many treaties to limit or reduce nuclear weapons testing and stockpiles. The 1968 Nuclear Non-Proliferation Treaty has as one of its explicit conditions that all signatories must "pursue negotiations in good faith" towards the long-term goal of "complete disarmament". However, no nuclear state has treated that aspect of the agreement as having binding force.[9]

Only one country—South Africa—has ever fully renounced nuclear weapons they had independently developed. A number of former Soviet republics—Belarus, Kazakhstan, and Ukraine—returned Soviet nuclear arms stationed in their countries to Russia after the collapse of the USSR.....

The Indonesia–Malaysia confrontation (also known as Konfrontasi in Indonesian and Malay) was an undeclared war over the future of the island of Borneo, between British-backed Malaysia and Indonesia during 1962–1966. The origins of the conflict lay in Indonesian attempts to destabilise the new Federation of Malaysia, which came into being in 1963. Malaya had gained its independence from Britain in 1957 and its leader, Tunku Abdul Rahman, was the prime-mover behind the federation of the states of Malaya, Sabah, Sarawak and Singapore into the federation of Malaysia.

*PEOPLE AND TERRAIN*

In 1961, the island of Borneo was divided into four separate states: Kalimantan, comprising four Indonesian provinces, was located in the south of the island. In the north, separated from Kalimantan by a border some 1000 miles long were the Sultanate of Brunei (a British protectorate) and two British colonies—Sarawak and British North Borneo (which was later renamed Sabah).

The three British territories totaled some 1.5 million people, about half of them Dayaks. Sarawak had a population of about 900,000, Sabah 600,000 while Brunei was about 80,000. The breakdown of the non-Dayak population was: Sarawak 31% Chinese, 19% Malay; Sabah 21% Chinese, 7% Malay; Brunei 28% Chinese 54% Malay. There was a large Indonesian population in Tawau in southern Sabah and a large and economically active Chinese one in Sarawak. However, despite their population size Dayaks were the least politically organised and spread through the country in village longhouses.

Sarawak was divided into five administrative Divisions. 1st around Kuching, the capital, and 5th inland from Brunei. The 3rd Division was the largest. Sabah, capital Jesselton (Kota Kinabalu) on the north coast, was divided into several Residencies, those of the Interior and Tawau were on the border.

Apart from either end the border generally followed a ridge line throughout its length rising to almost 2500 metres in the 5th Division. In 1st Division there were some roads, and there was a continuous road from Kuching to Brunei and around to Sandakan on the east coast of Sabah. There were no roads in the 4th and 5th Divisions or the Interior Residency, and in 3rd Division there was only the coast road, which was some 150 miles from the border. Mapping was generally poor in that for most of the country the maps showed very little topographic detail.

Kalimantan is divided into four provinces, of which West Kalimantan (Barat) and East Kalimantan (Timur) face the border. The capital of the first is Pontianak on the west coast about 100 miles from the border, the capital of the East is Samarinda on the south coast some 220 miles from the border. There were no roads in the border area apart from some in the west, and no road linking West and East Kalimantan.

The lack, on both sides of the border, of roads and tracks suitable for vehicles meant that movement was limited to foot-tracks mostly unmarked on any map, water and air movement. There were many large rivers on both sides of the border and these were the main means of movement, including Hovercraft by the British. There were also quite a lot of small grass airstrips suitable for light aircraft, as dropping zones for parachuted supplies and for helicopters.

The equator lies 100 miles south of Kuching and most of northern Borneo receives over 3000 mm of rain each year. Borneo is naturally covered by tropical rainforest. This covers the mountainous areas cut by many rivers with very steep sided hills and hilltop ridges often only a few metres wide. The high rainfall means large rivers, these provide a main means of transport, it also means they are formidable tactical obstacles. However, dense mangrove forest covering vast tidal flats intersected with numerous creeks is a feature of many coastal areas including Brunei and either end of the border. There are cultivated areas in valleys and around villages. However, the vicinity of abandoned and current settlements are areas of dense secondary regrowth.
*POLITIC SITUATION*


As a part of its withdrawal from its Southeast Asian colonies, Britain moved to combine its colonies on Borneo with the Federation of Malaya (which had become independent from Britain in 1957), and Singapore (which had become self-governing in 1959) to form Malaysia.

This move was opposed by the government of Indonesia; President Sukarno argued that Malaysia was a British puppet state, and that the consolidation of Malaysia would increase British control over the region, threatening Indonesia's independence. Similarly, the Philippines made a claim for Sabah, arguing that it had historic links with the Philippines through the Sulu archipelago.

In Brunei, the Sultan was less than enthusiastic about joining Malaysia because there was nothing in it for him, and his oil revenues ensured financial independence. However, on 8 December 1962 the Indonesian-backed North Kalimantan National Army (TNKU) staged an insurrection - the Brunei Revolt. Totalling some 4,000, albeit with very limited weapons, they tried to capture the Sultan of Brunei, seize the oil fields and take European hostages.

British forces in Singapore responded promptly and the failure of the insurrection was clear within 30 hours when Gurkha troops secured Brunei town and ensured the Sultan’s safety. On 16 December, British Far East Command claimed that all major rebel centres had been occupied. However, several British and Gurkha infantry battalions were deployed to Brunei with significant elements in Kuching and Tawau because the TNKU had the support of the Clandestine Communist Organisation (CCO) in Sarawak. Some 4,000 Kelabits from the 5th Division were also mobilised to help prevent the TNKU escape to Indonesia. Mopping up operations continued until 18 May 1963 when the last elements of the TNKU including its commander were captured.[1]

However, on 12 April 1963 a small force attacked and seized the police station at Tebedu in the 1st Division of Sarawak, about 40 miles from Kuching and a few from the border with Kalimantan. The attackers were Indonesians from Kalimantan.[2]

In order to solve the dispute, the would-be member states of Malaysia met representatives of Indonesia and the Philippines in Manila for several days, starting on 31 July 1963. At the meeting, the Philippines and Indonesia formally agreed to accept the formation of Malaysia if a majority in the disputed region voted for it in a referendum organized by the United Nations. While the fact-finding mission by the UN was expected to begin on 22 August in the same, delaying tactics by Indonesia forced the mission to start only on 26 August. Nevertheless, the UN expected the referendum report to be published by 14 September 1963.[3]

However, North Borneo and Sarawak, anticipating a pro-Malaysia result, declared independence on the sixth anniversary of Merdeka Day, 31 August 1963, before the results of the vote were reported.[3] On 14 September, the result enabled the creation of Malaysia which had been agreed upon by all member states on 16 September 1963. The Indonesian government saw this as a broken promise and as evidence of British imperialism.

President Sukarno had stated in at least four public speeches in 1963–64 that Indonesia had no territorial ambitions over North Kalimantan, and that Indonesia's territorial pursuit was completed with the "return" of West Irian in January 1963. Nevertheless the Indonesian name for the territory "Kalimantan Utara" had the same form as the names of Indonesia's Kalimantan provinces. Furthermore, later events in East Timor demonstrated that influential elements in Indonesia did aspire to other territory when the colonial power left.

However, while Sukarno made no direct claims to incorporate northern Borneo into Indonesian Kalimantan he saw the formation of Malaysia as an obstacle to his dreams of Maphilindo, a Malay empire covering Malaya, Philippines and Indonesia.[4] The Philippine president was not initially opposed to this idea but, while the Philippines did not engage in hostilities, they did break off diplomatic relations with Malaysia.

Local opposition and sentiments against the Malaysian Federation plan has often been under-represented in historical writings on the Brunei Revolt and the subsequent Indonesian-Malaysian Confrontation. In fact, political forces in Sarawak had long anticipated their own national independence as promised (but later aborted) by the last White Rajah of Sarawak, Charles Vyner Brooke, back in 1941.[5]

The predominantly Malay anti-cession movement, which rejected the British takeover of Sarawak in 1946 and had assassinated Duncan Stewart, the first British High-Commissioner of Sarawak, may have been the forerunner of the subsequent anti-Malaysia movement in Sarawak, headed by Ahmad Zaidi.[citation needed]

Left-wing and communist cell groups had grown rapidly among Sarawak's urban Chinese communities since the 1950s—which later became the nucleus of the anti-Malaysia North Kalimantan People's Army (PARAKU) and Sarawak People's Guerilla Forces (PGRS) known to the British as the Clandestine Communist Organisation (CCO). These supported and propagated the unification of all British Borneo territories to form an independent leftist North Kalimantan state. This idea was idea originally proposed by Dr. Azhari, leader of the Parti Rakyat Brunei (Brunei People’s Party), who had forged links with Sukarno's nationalist movement, together with Ahmad Zaidi, in Java since the 1940s. However, the Brunei People’s Party was in favour of joining Malaysia on condition it was as the unified three territories of northern Borneo with their own sultan, and hence be strong enough to resist domination by Malaya or Singapore, Malay administrators or Chinese merchants.[6]

The North Kalimantan (or Kalimantan Utara) proposal was seen as a post-decolonization alternative by local opposition against the Malaysian Federation plan. Local opposition throughout the Borneo territories was primarily based on economic, political, historical and cultural differences between the Borneo states and Malaya, and the refusal to be subjected under peninsular political domination.

Both Dr. Azhari and Ahmad Zaidi went into exile in Indonesia during the Confrontation. While the latter returned to Sarawak and managed to have his political status rehabilitated, Dr. Azhari remained in Indonesia until his death in 2001.
*COMMAND AND ARRANGEMENT *

In early January 1963 the military forces in northern Borneo, having arrived in December 1962 in response to the Brunei Revolt, were under the command of COMBRITBOR, Major General Walter Walker who was Director of Borneo Operations (DOBOPS) based on Labuan Island reporting directly to the Commander in Chief Far East Forces Admiral Sir David Luce. Luce was routinely replaced by Admiral Sir Varyl Begg in early 1963.

Politico-military authority lay with the Emergency Committees in Sarawak and North Borneo including their Governors, who were the Commanders in Chief for their colonies. In Brunei there was a State Advisory Council answerable to the Sultan.

After independence supreme authority changed to the Malaysian National Defence Council in Kuala Lumpur with State Executive Committees in Sabah and Sarawak. Military direction was from the Malaysian National Operations Committee jointly chaired by the Chief of the Malaysian Armed Forces Staff, General Tunku Osman, and the Inspector General of Police, Sir Claude Fenner. The British Commander in Chief Far East Forces was a member. DOBOPS regularly attended its meetings.

British forces in Borneo included Headquarters (HQ) 3 Commando Brigade in Kuching with responsibility for the western part of Sarawak, 1st - 4th Divisions, and HQ 99 Gurkha Infantry Brigade in Brunei responsible for the east, 5th Division, Brunei and Sabah. These HQs had deployed from Singapore in late 1962 in response to the Brunei Revolt. The ground forces comprised some five British and Gurkha infantry battalions normally based in Malaya, Singapore and Hong Kong and rotated with others and an armoured car squadron. In the middle of 1963 Brigadier Pat Glennie, normally the Brigadier General Staff in Singapore, arrived as Deputy DOBOPs.

The naval effort, under DOBOPS command, was primarily provided by minesweepers used to patrol coastal waters and larger inland waterways. A guardship, a frigate or destroyer, was stationed off Tawau.

The initial air component based in Borneo were detachments from squadrons stationed in Malaya and Singapore. These included Twin Pioneer and Single Pioneer transport aircraft, probably two or threeBlackburn Beverley and Hastings transports, and about 12 helicopters of various types. One of Walker’s first ‘challenges’ was curtailing the RAF’s centralised command and control arrangements and insisting that aircraft tasking for operations in Borneo was by his HQ, not by the RAF’s Far East HQ in Singapore. [7] Other aircraft of many types stationed in Malaya and Singapore provided sorties as necessary including routine transport support into Kuching and Labuan.

The police deployed a number of paramilitary Police Field Force companies.

At this stage Indonesian forces were under command of Lieutenant General Zulkipli in Pontianak, on the coast of West Kalimantan about 200 km from the border. The Indonesian irregulars, led by Indonesian officers, were thought to number about 1500 with an unknown number or regular troops and local defence irregulars. They were deployed the entire length of the border in eight operational units, mostly facing the 1st and 2nd Divisions. The units had names such as Thunderbolts, Night Ghosts and World Sweepers.[8]

However, in the East, opposite Tawau and on the Indonesian half of Sebatik Island were five companies of the Indonesian Marines (Korps Komando Operasi - KKO) as well as a training camp for volunteers.[9]

*BRITISH TACTICS*


Soon after assuming command in Borneo General Walker issued a directive listing the ingredients for success, based on his experience in the Malayan Emergency:

* Unified operations (army, navy and air force operating fully together);
* Timely and accurate information (the need for continuous reconnaissance and intelligence collection);
* Speed, mobility and flexibility;
* Security of bases;
* Domination of the jungle;
* Winning the hearts and minds of the people (this was added several months later).[10]

British jungle tactics were developed and honed during the Malayan Emergency against a clever and elusive enemy. They emphasised travelling lightly, being undetectable and going for many days without resupply. Being undetectable meant being silent (hand signals, no rattling equipment) and ‘odour free’ – perfumed toiletries were forbidden (they could be detected a kilometre away by good jungle fighters), and on occasions food was eaten cold to prevent cooking smells.

In about 1962, at the end of National Service, British infantry battalions had reorganised into three rifle companies, a support company and an HQ company with logistic responsibilities. Battalion HQ included an intelligence section. Each rifle company comprised 3 platoons each with 32 men, equipped with light machine guns and self loading rifles. Support company had a mortar platoon with 6 medium mortars (3 inch mortar until replaced by 81 mm mortar around the end of 1965) organised into 3 sections, enable a section to be attached to a rifle company if required. Similarly organised was an anti-tank platoon, there was also an assault pioneer platoon. The machine gun platoon was abolished, but the impending delivery of the 7.62 mm GPMG, with sustained fire kits held by each company, was to provide a medium machine gun capability. In the meantime Vickers machine gun remained available. The innovation in the new organisation was the formation of the battalion reconnaissance platoon, in many battalions a platoon of ‘chosen men’. In Borneo mortars were usually distributed to rifle companies and some battalions operated the rest of their support company as another rifle company.

The basic activity was platoon patrolling, this continued throughout the campaign, with patrols being deployed by helicopter, roping in and out as necessary. Movement was usually single file, the leading section rotated but was organised with two lead scouts, followed by its commander and then the remainder in a fire support group. Battle drills for ‘contact front’ (or rear), or ‘ambush left’ (or right) were highly developed. Poor maps meant navigation was important, however, in Borneo the local knowledge of the Border Scouts compensated for the poor maps so tracks were sometimes used unless ambush was considered possible, or there was the possibility of mines. Obstacle crossing, such as rivers, was also handled as a battle drill. At night a platoon harboured in a tight position with all-round defence.

Obviously a contact while moving was always possible. However, offensive action usually took two forms: either an attack on a camp or an ambush. The tactic for dealing with a camp was to get a party behind it then charge the front. However, ambushes were probably the most effective tactic and could be sustained for many days. They targeted tracks and, particularly in parts of Borneo, waterways. Track ambushes were close range, 10–20 metres, with a killing zone typically 20–50 metres long, depending on the expected strength of the target. The trick was to remain undetected when the target entered the ambush area and then open fire all together at the right moment.

Fire support was limited for the first half of the campaign. A commando light battery with 105 mm Pack Howitzers had deployed to Brunei at the beginning of 1963 but returned to Singapore after a few months when mopping-up the Brunei Revolt ended. Despite the escalation in Indonesian attacks after the formation of Malaysia little need was seen for fire support, the limited range of the guns (10 km), the limited availability of helicopters and the size of the country meant that having artillery in the right place at the right time was challenge. However, a battery from one of the two regiments stationed in Malaysia returned to Borneo in early to mid 1964 these batteries rotated until the end of confrontation. In early 1965 a complete UK based regiment arrived. The short range and substantial weight of the 3-inch mortars meant they were of very limited use.

Artillery had to adopt new tactics. Almost all guns deployed in single gun sections within a company or platoon base. The sections were commanded by one of the battery's junior officers, warrant officers of technical sergeants. Sections had about 10 men and did their own technical fire control. They were moved underslung by Wessex or Belvedere helicopters as necessary to deal with incursions or support operations. Forward observers were in short supply but it seems that they always accompanied normal infantry Claret operations and occasionally special forces ones. However, artillery observers rarely accompanied patrols inside Sabah and Sarawak unless they were in pursuit of a known incursion and guns were in range. Observation parties were almost always led by an officer but only two or three men strong.

Communications were a problem, radios were not used within platoons, only rearwards. However ranges were invariably beyond the capability of manpack VHF radios (A41 and A42, copies of AN/PRC 9 and 10), although use of relay or rebroadcast stations helped where they were tactically possible. Patrol bases could use the World War 2 vintage HF No 62 Set (distinguished by having its control panel labeled in English and Russian). But until the manpack A13 arrived in 1966 the only lightweight HF set was the Australian A510, which did not provide voice, only Morse code.

SPECIAL FORCE

One squadron (up to 64 men in total in its four patrol troops) from the UK based 22 Special Air Service deployed to Borneo in early 1963 in the aftermath of the Brunei Revolt to gather information in the border area about Indonesian infiltration. There was a special forces presence until the end of the campaign. Of course faced with a border of 971 miles they could not be everywhere and at this time 22 SAS had only three squadrons, although there was also the Special Boat Service (SBS) that had two sections based in Singapore. Tactical HQ of 22 SAS deployed to Kuching in 1964 to take control of all special forces. The special forces shortage was exacerbated by the need for them in South Arabia, in many ways a far more demanding task in challenging conditions against a cunning and aggressive opponent.

The solution was to create new units for Borneo. The first to be employed in Borneo was the Guards Independent Parachute Company, which already existed as the pathfinder force of 16th Parachute Brigade. Next the Gurkha Independent Parachute Company was raised. Sections of the Special Boat Service were also used, but it seems mostly for amphibious tasks. Finally Parachute Regiment battalions formed patrol companies (C in the 2nd and D in the 3rd). The situation eased in 1965 when the Australian and New Zealand government agreed that their forces could be used in Borneo, enabling Australian SAS and New Zealand Ranger squadrons to rotate through Borneo.

Special forces activities were probably mostly covert reconnaissance and surveillance by 4 man patrols. However, some larger scale raiding missions took place including amphibious ones by the SBS. Once Claret operations were authorised most special forces missions were inside Kalimantan, although they conducted operations over the border before Claret from about early 1964...

1963

On 20 January 1963, Indonesian Foreign Minister Subandrio announced that Indonesia would pursue a policy of Konfrontasi with Malaysia. On 12 April, Indonesian volunteers—allegedly Indonesian Army personnel—began to infiltrate Sarawak and Sabah, to engage in raids and sabotage, and spread propaganda.

Walker recognised the difficulties of limited forces and a long border and in early 1963 was reinforced with an SAS squadron from UK, which rotated with another mid-year. The problem was that even when the SAS temporally adopted 3 instead of 4 man patrols they could not closely monitor the border. Another way was to increase the capability of the infantry to create a surveillance network.

To this end Walker raised the Border Scouts, building on Harrison’s force of Kelabits, who had mobilised to help intercept the fleeing TNKU forces from the Brunei Revolt, the experience of the Royal Marines, and knowing the skill and usefulness of the Sarawak Rangers in the Malayan Emergency. This was approved by the Sarawak government in May as ‘auxiliary police’. Walker selected Lieutenant Colonel John Cross, a Gurkha officer with immense jungle experience for the task. A training centre was established in a remote area at Mt Murat in the 5th Division and staffed mostly by SAS. Border Scouts were attached to infantry battalions and evolved into an intelligence gathering force by using their local knowledge and extended families.[12] In addition the Police Special Branch, which had proved so effective during the Malayan Emergency in recruiting sources in the communist organisation, was expanded.

Confrontation could be said to have started from a military perspective when the police post at Tebedu was attacked.[14] On 27 July, Sukarno declared that he was going to "crush Malaysia" (Indonesian: Ganyang Malaysia).

Further small incursions followed, typically attacks on longhouses. In June an operation by about 15 was dealt with. In this period it was a platoon commander's war for the British. Platoons deployed individually in semi-permanent patrol bases, initially in villages but then outside them to reduce the risk to inhabitants in event of an Indonesian attack. Helicopter landing sites were cleared a few kilometres apart all along the border area, and platoons patrolled vigorously. Small parties of Gurkhas, police and Border Scouts were stationed in many remote villages.

On 15 August a headman reported an incursion in the 3rd Division and follow up indicated they were about 50 strong. A series of contacts ensued as 2/6 Gurkhas deployed patrols and ambushes, and after a month 15 had been killed and 3 captured. The Gurkhas reported that they were well trained and professionally led but their ammunition expenditure was high and their fire discipline broke down. The prisoners reported 300 more invaders within a week and 600 in a fortnight.[15]

The Federation of Malaysia was formally established on 16 September 1963. Brunei decided against joining, while Singapore later left the Federation in 1965 to become an independent republic. Indonesian reacted immediately and furiously, tensions rose on both sides of the Straits of Malacca and the Malayan ambassador was expelled from Jakarta. Two days later, rioters burned the British embassy in Jakarta. Several hundred rioters ransacked the Singapore embassy in Jakarta and the homes of Singaporean diplomats. In Malaysia, Indonesian agents were captured and crowds attacked the Indonesian embassy in Kuala Lumpur.[16]

The Battle of Long Jawai was the first major incursion the centre of the 3rd Division. Some 200 Indonesians with 300 porters and longboats moved to Long Jawi, population about 500, some 50 miles from the border. It was a junction for river and track communications. The British outpost in the village was in the process of establishing a new position on a nearby hill, but their communications remained in the village school. The total British force was 6 Gurkhas, 3 Police Field Force and 21 Border Scouts, with a handful in the school and the remainder in the new position.

An Indonesian reconnaissance force had entered the village on about 26 September but their presence was unknown to the British and their main body arrived. At 5:00 am on 28 September 1963—the day Malaysia came into being—the force opened fire with small arms and mortars on the two posts. The communications post was heavily attacked and hit by mortar fire and communications lost without the attack being reported, Gurkha and police radio operators were killed. The fighting lasted four hours, one Gurkha, one policeman, one Border Scout and five Indonesians were killed. Ammunition ran low, and the Border Scouts became demoralised and started to slip away and some were captured but the Gurkhas and police successfully withdrew into the jungle. The Indonesians plundered the village and executed ten of the captured Border Scouts.

The lost communications meant that it took 2 days for news to reach the HQ 1/2 Gurkhas, but reaction was swift and the entire Wessex helicopter force was made available. Helicopters enabled the Gurkhas to deploy ambush parties to likely withdrawal routes in orchestrated action that lasted until the end of October. The tortured bodies of 7 Border Scouts were found. 33 Indonesians are known to have been killed, 26 in a boat ambush on 1 October.

The failure of the Border Scouts to detect the incursion, particularly since the Indonesians were in Long Jawi for 2 days before the attack, led to a change of role. Instead of being paramilitary they concentrated on intelligence gathering. It also emphasised the need for the 'hearts and minds' campaign. However, the Indonesians had lost the trust of the local population, who had witnessed them plunder the village and the executions of the Border Scout Prisoners. The locals had also been impressed with the quick Gurkha reactions. For the rest of the war civilians would inform British forces of Indonesian troop movements they saw.

The creation of Malaysia meant that Malaysian Army units deployed to Borneo (now East Malaysia). 3rd Battalion Royal Malay Regiment (RMR) went to Tawau in Sabah and the 5th to the 1st Division of Sarawak. The Tawau area also had a company of the King's Own Yorkshire Light Infantry. Brigadier Glennie, who was directly responsible for the East Brigade area had recognised the risks in the area. The RN guardship made a seaborne attack unlikely but the myriad creeks and rivers around Tawau, Cowie Harbour and Wallace Bay were a challenge. He organised an ad hoc waterborne force that became the Tawau Assault Group (TAG).[9]

One of 3 RMR's positions was at Kalabakan west of Tawau. There was a fortified police station and 400 yards away in 2 unfortified huts (with some adjacent fighting trenches) were some 50 RMR soldiers with their company commander. In late December a force of 35 KKO regulars and 128 volunteers crossed into Sabah and remained in the swampland undetected for 8 days. The mission was to capture Kalabakan move on Tawau with Indonesian expatriates rising to join them. At 11:00 pm on 29 December the RMR position had been taken by surprise, with 8 killed including the commander and 19 wounded. An attack shortly after on the police station failed. The attackers moved north instead of east to liberate Tawau. Gurkhas were flown in and after a month it was over. Two thirds of the KKO participants were killed of captured and admitted that they had expected the population to rise and greet them as liberators.[19]

TAG became properly established based on an infantry company, marines and a Naval Gunfire Observation Party from a battery in Hong Kong. They dominated the area, and included a raft-mounted mortar. One of their 'posts' was a boat permanently positioned close to the international border across Wallace Bay. A minesweeper was usually part of TAG because there were no other naval patrol boats suitable for coastal use.


1964

The deliberate attack by Indonesian forces on Malaysian troops did not enhance Sukarno’s ‘anti-imperialist’ credentials, although the Indonesian government tried blaming the KKO as enthusiastic idealists acting independently. They also produced Azahari who claimed that Indonesian forces were playing no part in active operations. Sukarno next launched a peace offensive and in late January declared he was ready for a ceasefire (despite having denied direct Indonesia involvement). Talks started in Bangkok, border violations continued, and the talks soon failed. They resumed mid-year in Tokyo and failed within days, but allowed time for an Indonesian stunt – a Thai mission visited Sarawak and witnessed smart, well-equipped Indonesian soldiers withdrawing across the border, which they had crossed a short distance away earlier in the day.[20]

During the year command arrangements changed. 99 Gurkha Infantry Brigade HQ returned from Singapore and replaced 3 Commando Brigade HQ in Kuching. 3rd Malaysian Infantry Brigade HQ arrived to take over East Brigade in Tawau, and 51 Gurkha Infantry Brigade HQ arrived from UK to command the Central Brigade area with the 4th Division of Sarawak added to it. Its headquarters was in Brunei and there were no roads to any of its battalions. In DOBOPS all HQ elements were finally concentrated in one HQ complex on Labuan.[21] At least one of the British batteries stationed in Malaysia was always deployed in Borneo with its 105 mm guns.

In summary in about the middle of the year the situation was:

* West Bde (HQ 99 Gurkha Infantry Bde), frontage 623 miles, 5 battalions.
* Central Bde (HQ 51 Gurkha Infantry Bde), frontage 267 miles, 2 battalions.
* East Bde (HQ 3 Malaysian Bde), frontage 81 miles, 3 battalions.

Another Malaysian battalion joined East Bde mid-year, and later a third Malaysian battalion, a battery and an armoured reconnaissance squadron. This brought the total force to 12 infantry battalions, two 105 mm batteries and two armoured reconnaissance squadrons. (For comparison the British Army in Germany had 14 battalions). The British component of 8 battalions in Borneo was being sustained by rotating 8 Gurkha and about 7 British battalions stationed in the Far East. In addition there were the equivalent of two Police Field Force battalions and some 1500 Border Scouts.[22]

In 1964 British tactics changed. What had been a platoon commanders’ war became a company commanders’ one. Most of the dispersed platoon bases were replaced by heavily protected permanent company bases, mostly a short distance from a village, ideally with an airstrip. Each normally had a section of two 3-inch mortars and a few had a 105 mm gun, although guns had to be moved to deal with incursions. However, they continued to dominate their areas with active patrolling, sometimes deploying by helicopter, roping down if there was no landing site. When an incursion was detected troops, sometimes relying on the Border Scouts’ local knowledge of tracks and terrain, were deployed by helicopter to track, block and ambush it. The Border Scouts tracking skills were highly valued when pursuing the enemy.[23]

Support helicopters, RAF Belvedere and Whirlwind, and RN Wessex and Whirlwind, had increased to 40 but it was not enough. Late in the year another 12 Whirlwinds arrived.[21] The RN had adopted forward basing, notably at Nanga Gat in the 2nd Division on the Rajang River, which the RAF had previously declared unsafe for helicopters, but subsequently used as a forward base for Whirlwinds. At Bario in the 5th Division, RN helicopters received their fuel in air-dropped 44 gallon drums from RAF Beverleys. However, the expansion of the Army Air Corps (AAC) was creating air platoons or troops of 2 or 3 Sioux in many units, including some infantry battalions, which proved very useful. In addition the AAC was operating Auster and Beaver fixed wing aircraft, and some of the new Scouts, which could carry a similar number of troops as a Whirlwind. However, in the remoter areas of Sarawak the Twin Pioneers of the RAF and RMAF were vital, and the RAF's Single Pioneers were also useful. East Bde had the benefit of RMAF Alouette 3s and RNZAF Bristol Freighters were also used btween major airfields.

The Indonesian Air Force also operated air transport, particularly into the more mountainous areas of the border that were beyond rivers navigable by larger boats and landing craft. Although they had far less aircraft than the Commonwealth forces, those they had were far more capable. They included the workhorse helicopter Mil Mi-4 NATO reporting name HOUND, the largest helicopter in the world, Mil Mi-6 NATO reporting name HOOK, and C-130 Hercules.

It appears that the Indonesians lost a C-130 in Borneo, but there are various stories about the circumstances. One is that it crashed while avoiding a Javelin. Another has more detail, the Long Bawang airfield is at the base of a small ‘beak’ of Indonesian territory protruding into the 5th Division of Sarawak near Ba Kelalan, RAF fighter patrols along the border had a habit of ‘cutting the corner’ and flying across the ‘beak’. Indonesian anti-aircraft gunners were ordered to shoot down the next aircraft that overflew them, this they did. However, it was an Indonesian C-130 with about a company of RPKAD on board who were to jump into the airfield, the gunners’ shooting was good, the RPKAD jumped but the aircraft was losing height and many parachutes didn’t have the height to fully open and the aircraft crashed close to the airfield.

The naval presence comprised minesweepers and other light craft patrolling coastal waters and some large inland waterways, and a 'guardship' (frigate or destroyer) at Tawau. Army vessels, typically 'ramp powered lighters', supported bases on navigable waterways. Hovercraft were also used.

During the year Indonesian forces increased in strength and incursions were increasingly by regular troops, sometimes led by officers trained by the UK. A US Army training team remained in Indonesia throughout the period but does not seem to have had any tactical impact in Kalimantan, although US-equipped Indonesian units appeared there. Troops facing Kuching were reinforced and in the east amphibious activities increased and TAG’s communications jammed. Moreover, within Sarawak the CCO was expanding and the Borneo Communist Party started producing grenades and shotguns. Total Indonesian forces were:

* Facing West Bde — 8 regular and 11 volunteer guerilla companies (companies were up to 200 strong)
* Facing Central Bde — 6 regular and 3 volunteer companies
* Facing East Bde — 4 or 5 KKO and 3 volunteer companies.[24]

However, the initiative remained with Indonesian forces as to where and when they attacked. DOPOPS had repeatedly sought authority for hot pursuit, and even better pre-emptive action across the border. This was denied and some parts of the armed forces considered that a major overt attack on Indonesia would bring the war to a close. However, in July the new Labour government approved offensive action across the border, under constraints, conditions of strict secrecy and the codename Claret. However, there was no intention of launching a general offensive or attacks intended to inflict significant Indonesian casualties. The aim was to keep the Indonesians under pressure and off-balance rather than attempt to pre-empt specific Indonesian attacks, and to this end operations were conducted along the entire length of the border, not just the ‘hot spot’ close to Kuching.[25]

In January reports indicated a large Indonesian force in the 5th Division, in the event a camp of some 60 men was found. Attacked by 11 men of the Royal Leicestershire Regiment they fled leaving 7 dead and half a ton of supplies. In the 1st Division, a force of about 100 crossed the border, apparently heading for Kuching airfield, but they were put to flight by a small force of marines and police. Worryingly, they were well equipped including East European made rocket launchers.[26]

In March in the 2nd Division, 1/10 Gurkhas discovered a force from the 328 Raider Battalion, which were regular Indonesian troops. After being ejected they returned a few weeks later and establish a position in caves in a cliff face. This led to the only use of offensive airpower in the campaign, albeit with approval from London. Wessex helicopters of 845 Naval Air Commando Squadron fired SS11 anti-tank missiles into the caves.[27]

Between March and June a new pattern emerged in the 2nd Division in a series of actions between Gurkhas and professional soldiers from the Indonesian Black Cobra Battalion. However the latter's losses were several times the Gurkhas’ and in one incident 4 Black Cobras clashed with 2 Gurkhas with the Cobras being killed and the Gurkhas remaining unscathed. In another incident 6 Black Cobras were captured by Ibans and lost their heads.

In July there were 34 Indonesian acts of aggression including 13 border incursions in Borneo and there were indicators that Indonesian forces were re-organising. However, on 16 August armed Indonesian agents were captured in Johore and in the early hours of 17 August a force of about 75 Indonesian Marines and paratroops, with about 25 remnants of the Malayan Chinese Communists, crossed the Malacca Straits by boat and landed south west of Johore. Instead of being greeted as liberators they bumped into the Malaysian Army and most of the invaders were killed or captured in a few days. However, in the last three months of the year the number of cross border incursions in Borneo dropped significantly.

On 2 September, paratroopers jumped into Labis, Johore, about 100 miles north of Singapore, four C-130 had left Jakarta, only two reached their target and electric storms caused the drop to be dispersed. They landed close to 1/10 Gurkhas, who were joined by 1st Battalion, Royal New Zealand Infantry Regiment (1 RNZIR) stationed near Malacca with 28 (Commonwealth) Brigade. Operations were commanded by 4 Malaysian Brigade but it took a month to round up or kill the 96 invaders.

Then on 29 October, 52 soldiers landed near the mouth of the Kesang River on the Johore-Malacca border and not far from 28 (Commonwealth) Brigade base at Camp Terendak, Malacca. The Commanding officer of 3rd Battalion, Royal Australian Regiment (3 RAR) was given the task of dealing with the invaders with his D Company, B Company 1 RNZIR and C Squadron 4th Royal Tank Regiment with fire support from 102 Battery Royal Australian Artillery. 20 surrendered,[28] others killed and evaders captured by the Royal Malay Regiment.

In the same period about 30 landed near Pontian and were hunted down by 1 RNZIR, the Malaysian Army and Royal Federations Malay States Police Field Force personnel in Batu 20 Muar, Johore.[29] There were also terrorist attacks in Singapore.

These attacks on West Malaysia led UK to planning offensive air and sea operations against Indonesia. It appears that Far East HQ produced a tentative list of seven potential targets for retaliation based on four criteria. The criteria were that: the target must be related to the Indonesian attack; must be militarily useful; would produce minimum casualties; and, be least likely to produce escalation.[30]

In late 1963 and into 1964 the Indonesian Air Force had taken to ‘buzzing’ towns in Sarawak. This led to Malaysia declaring an Air Defense Identification Zone on 24 February. The RAF started periodic fighter patrols along the border using aircraft such as Javelin and RN Sea Vixens from the fleet carrier in theatre. UK already had 12 Light Air Defence Regiment Royal Artillery (12 Lt AD Regt) stationed in West Malaysia.

In June, 111 Light Anti Aircraft Battery Royal Australian Artillery with Bofors 40/60 guns deployed from Australia to RAAF Butterworth near Penang close to the Thai border. In September, 22 Lt AD Regt with two batteries arrived from UK to defend RAF Changi and Seletar in Singapore, and 11 Lt AD Battery of 34 Lt AD Regt arrived to defend Kuching airfield with batteries rotated through Kuching for the next two years. All the UK batteries were equipped with Bofors 40/70 guns and FCE 7 Yellow Fever.

The year ended with UK Government approving deployment of UK based units from Army Strategic Command and a major reorganisation of Indonesian forces in Kalimantan. However, Sukarno was coming under increasing influence of the Indonesian Communist party (PKI), causing unhappiness in the Indonesian Armed Forces.



1965



In January 1965 the first UK based units (ignoring air defence and special forces) arrived in theatre and after 6 weeks jungle training deployed on operations. The 1st Battalion Gordon Highlanders, arrived first to provide the 13th battalion in Borneo, With 2nd Battalion Parachute Regiment the 14th and last. The two additional battalions allowed DOBOPS to increase the number of brigades, the 2nd and 3rd Divisions of Sarawak (442 miles of border) became Mid-West Bde with HQ in Sibu.[21]

The HQ was that of the UK based 19 Airportable Bde, replaced late in the year by 5 Airportable Bde. Mid-West Bde area had two infantry battalions and a Malaysian battery. Also during the year a Singapore battalion arrived to provide security for Kuching airfield. Combat engineers also increased, in part to help with civil aid construction projects. UK based armoured reconnaissance also arrived to provide a second UK squadron in Borneo.

However, there was also a significant increase in artillery. From about early 1964 a battery of 4 or 6 105 mm Pack Howitzer guns had rotated through Borneo from one or other of the two Royal Artillery regiments in Malaya and Singapore. Later in 1964 a Malaysian battery of 4 guns deployed in East Brigade. The deployment of the British battery is unclear but appears to have operated single guns throughout the country. In April 1965 4th Light Regiment Royal Artillery with all its batteries and 18 105 mm guns arrived from UK.

Initially the regiment deployed one battery and Regimental HQ in West Bde, one battery in Central Bde and one battery with some guns in East Bde and some in the west. In August this changed to two batteries in West Bde and the third with 4 guns in Central Bde and two supporting the British battalion in East Bde. The existing battery was also in West Bde, and a second Malaysian battery arrived for Mid-West Bde.

However, half a British battery of 5.5-in Guns based in Malaya was also deployed to West Bde, their weight meant they could only move by road, two guns were deployed near Bau and the third near Tebedu. In addition the air defence battery at Kuching airport operated a section of 4.2-inch Mortars near the border. Also in early 1965 a mortar locating troop deployed from UK with two Green Archer radars, these too were limited to road movement and deployed in West Bde. Later in the year a sound ranging troop was added.

This gave West Bde a total of three 5.5-in and 16 or 18 105 mm (depending on the type of battery), plus two 4.2-in mortars. The 105 mm were all in single gun positions, usually a company base apart from two at Tebedu co-located with a 5.5 and a Green Archer radar. The other three brigades had 14 105 mm in three batteries. The problem was that 6 batteries and one regimental HQ supporting 4 brigades and 14 battalions did not fit conventional doctrine. Furthermore there was a shortage of observers. However, British practice was for observers to give fire orders directly to the gun positions, and each gun position produced its own firing data. Additional observers were found by borrowing officers from other units in the Far East and New Zealand.

Early in 1965 both Australia and New Zealand finally agreed to deploy their forces into Borneo, mostly from those with 28 Commonwealth Bde in West Malaysia. The brigade’s Australian battery rotated with the British batteries from the brigade and the commando batteries in Singapore. These units together with more UK based ones eased the pressure on the British and Gurkha battalions based in the Far East and rotating through tours in Borneo. Tours were of varying length, Gurkhas generally did 6 months, British battalions in the Far East did 4 months while the UK based normally did 12 months less training time and split into two of about 5 months, but deployed in a different area for each half of their tour.

Also in 1965 new lightweight equipment arrived, most notably AR-15 rifles. However, equally appreciated by the troops were Australian lighweight individual shelter covers and mosquito nets to the replace the heavy Brtish ones. M79 grenade launchers were also provided.

In March 1965 Major General Walter Walker, DOBOPS, handed over to Major General George Lea, who had spent 3 years commanding 22 SAS during the Malayan Emergency and was another very experienced jungle soldier.

However, Indonesian forces were also being strengthened. General Maraden Pangabean arrived as commandant of the new Inter-Regional Command, Kalimantan, he had previously been responsible for 'recovering' Dutch New Guinea. Units were regrouped and reinforced as No 4 Combat Command with Colonel Supargo as Director of Operations. The new forces were observed by special forces reconnaissance patrols, the Border Scouts and British intelligence agents. They comprised 3 full brigades facing Kuching, a (KKO) brigade facing East Bde and a battalion facing Central Bde. This force totalled some 50 regular companies and about 20 irregular ones. The KKO brigade had BTR-50 APCs, amphibious PT-76 light tanks, BRDM-2 amphibious reconnaissance vehicles and 122mm Howitizers. The CCO in Sarawak was estimated to have about 2000 hardcore members, and many thousands of sympathisers. In Brunei TNKU support still existed.[31]

Claret operations continued and developed in scope, they were now undertaken by all British and Gurkha battalions. The permitted depth of operations increased from the initial 5,000 yards to 10,000 and then to 20,000 yards, although the latter figure seems to have only applied to special forces. Regular infantry generally remained within range of artillery support. The Indonesians continued to remain publicly silent about these operations. By mid-year the program of Claret operations had in effect established a ‘cordon sanitaire’ a few kilometres deep on the Kalimantan side of the border.[32] The Indonesian response to this, at least facing West Brigade, was to lay anti-personal mines.

However, there was one major incursion in West Bde. At 5:00 am on 27 April 1965, a full Indonesian parachute battalion launched a ferocious assault upon the fortified company base of B Company, 2nd Battalion, The Parachute Regiment at Plaman Mapu. Situated about 1,000 yards from the border the position was lightly held by a rear party comprising a company HQ element, a weak platoon and a mortar section, all commanded by the Company Sergeant Major.

The Indonesians penetrated the perimeter during a driving monsoon rain and overran a mortar pit. Counter-attacks were launched by the paras and a close-quarter battle ensued lasting for nearly two hours, the Indonesians twice re-grouped and re-attacked, a significant change in tactics. The Indonesians were finally beaten off, after losing over 50 casualties. Two of the British paratroopers were killed in the fighting while swift medical attention assured the survival of the large majority of the wounded.[33][34]

Other actions included a small incursion across the border into eastern Sebatik Island near Tawau, Sabah, the MacDonald House bombing in Singapore, killing three people and injuring 33in March and a very minor terrorist attack in Kuching – a grenade thrown in the market from a motor-cycle. However, indirect fire attacks became more common.

The best known Claret operation occurred on 21 November 1965. A company from the 2/10 Gurkhas encountered a platoon sized force of Indonesians in an entrenched position in Kalimantan opposite Bau. The position was sited in a manner that meant that there was only one approach, which was along a ridge that was so narrow that only a small force of three men could move up it in line-abreast formation.[35]

Lance Corporal Rambahadur Limbu led an advanced party of sixteen men in an attack on the forward machine gun position, from where they were to provide support to the rest of the company during their attack. They were about 10 yards away when the Indonesian sentry opened fire, wounding one of the Gurkhas and alerting the rest of the platoon. Seeing the danger that they were in, Rambahadur Limbu rushed the machine gun and destroyed it with a grenade. Alerted, the rest of the Indonesian platoon began to fire on the forward pit, thus making it an untenable position from which to provide support for the company attack. In order to report this fact to his platoon commander, Limbu exposed himself to enemy fire before returning to pull two of his wounded comrades to safety. An hour long fire-fight followed which has since become known as the Battle of Bau, during which the Gurkha company launched an assault on the Indonesian position. At least 24 Indonesians were believed killed in the attack, while the Gurkhas suffered three killed and two wounded.[35]

Rambahadur Limbu subsequently received the Victoria Cross for his actions, with a misleading citation to obscure the fact that the operation was in Kalimantan. The company commander, Captain Christopher 'Kit' Maunsell, a Queen's Gurkha Officer, Lieutenant Ranjit Rai, and the artillery forward observation officer, Lieutenant Doug Fox, Royal Artillery, attached to 137 (Java) Light Battery, each received the Military Cross.

The increase in engineer units helped with developing local infrastructure and hence 'hearts and minds'. Other units were encouraged to undertake similar tasks within their capabilities. In 1966 the first unit to be awarded the newly instituted Wilkinson Sword of Peace was 40 Light Regiment Royal Artillery for a project near Kuching by its HQ battery and light aid detachment.

1966


October 1965 there was a successful roundup of CCO suspects in Borneo. This coincided with an attempted coup by the Indonesian Communist Party (PKI), this failed but it altered the Indonesian political situation and their military activity in Borneo slackened.[36] The train of events set off by the attempt lead to an army coup in March and an anti-communist purge across Indonesia and ultimately a new government. On 28 May 1966, at a conference in Bangkok, the Malaysian and Indonesian governments declared the conflict was over. However, it was unclear if the coup leader Suharto was in full control and vigilance in Borneo could not be relaxed. By July Sukarno’s rule had clearly ended and a peace treaty was signed on 11 August and ratified two days later, five months after Suharto came to power.[37]

Claret operations continued and in March 1966 a Gurkha battalion was involved in some of the fiercest fighting of the campaign during two raids into Kalimantan[34]. Minor action by Indonesian forces continued in the border area, including an attempt at counter-battery fire against a 105 mm gun position in Central Bde (reports from locals said the British return fire had turned over the Indonesian gun, thought to be 76 mm).

However, the final Indonesian incursion was in May-Jun. Signs of a substantial force were found crossing into Central Bde. This was some 80 strong, mostly volunteers, led by Lt Sumbi. They moved fast towards Brunei with 1/7 Gurkhas pursuing and ambushing them, almost all were accounted for. In response to this a final Claret operation was launched, an artillery ambush.


End


The fighting lasted nearly four years, however following General Suharto's replacement of Sukarno, Indonesian interest in pursuing the war with Malaysia declined, and combat eased. A useful factor in the containment of the Indonesian forces was the use of intelligence. Britain had broken the Indonesian military and diplomatic ciphers and was able to intercept and decrypt communications from a Government Communications Headquarters (GCHQ) listening station in Singapore. Intelligence from this may have been used in planning some aspects some Claret cross-border operations.

The war had been 'a strictly limited war, and a cheap one for Britain and Malaysia, for which it achieved much.' Indeed it clearly and decisively resulted in preventing Indonesia interferring with the creation of Malaysia. Arguably it had not been in the interests of either the British or the Indonesians to extend hostilies outside Borneo. Although the Indonesians conducted a few amphibious raids and an airborne operation against Malaya, the war remained limited throughout its duration and mainly a land conflict. For either side to have conducted large scale air or naval attacks, would have undoubtably escalated the conflict and 'would have incurred disadvantages greatly outweighing the marginal military effect that they might have produced.'[37] Britain's Secretary of State for Defence at the time, Denis Healey, described the campaign as "one of the most efficient uses of military forces in the history of the world".[38]

British Commonwealth forces peaked at 17,000 deployed in Borneo, with another 10,000 more available in Malaya and Singapore. Commonwealth military casualties included 114 killed and 181 wounded, most of them Gurkhas. 36 cilivians were killed, 53 wounded and 4 captured, with most being local inhabitants. Indonesian casualties were estimated at 590 killed, 222 wounded and 771 captured.

British losses of 19 killed and 44 wounded, Gurkha casualties of 43 killed and 83 wounded, Australian casualties of 22 killed with 7 killed in action and New Zealand casualties of 7 killed and another 7 wounded or injured.[40] The remaining casualties were that of the Malaysian military, police, and Border Scouts. A significant number of British casualties were in helicopter accidents, including a Belvedere crash that killed several SAS commanders and a Foreign Office official, possibly a member of MI6, and a Wessex collision that killed several men from 2nd Parachute Battalion. Finally, in August 1966 there remained two British and two Australian soldiers missing presumed dead, the Australians being SAS probably drowned crossing a river.[41] The remains of a Royal Marine were recovered some 20 years later.


BRITISH PSYOPS



The role of the United Kingdom's Foreign Office and Secret Intelligence Service (MI6) has also come to light, in a series of exposés by Paul Lashmar and Oliver James in The Independent newspaper beginning in 1997. These revelations have also come to light in journals on military and intelligence history.

The revelations included an anonymous Foreign Office source stating that the decision to unseat President Sukarno was made by Prime Minister Harold Macmillan and then executed under Prime Minister Harold Wilson. According to the exposés, the UK had already become alarmed with the announcement of the "Konfrontasi" policy. It has been claimed that a Central Intelligence Agency memorandum of 1962 indicated that Macmillan and U.S. President John F. Kennedy were increasingly alarmed by the possibility of the Confrontation with Malaysia spreading, and agreed to "liquidate President Sukarno, depending on the situation and available opportunities". However, the documentary evidence cited does not support this claim.

To weaken the regime, the British Foreign Office's Information Research Department (IRD) coordinated psychological operations (psyops) in concert with the British military, to spread black propaganda casting the Communist Party of Indonesia (PKI), Chinese Indonesians, and Sukarno in a bad light. These efforts were to duplicate the successes of the British psyop campaign in the Malayan Emergency.

Of note, these efforts were coordinated from the British High Commission in Singapore where the BBC, Associated Press (AP), and The New York Times filed their reports on the Crisis in Indonesia. According to Roland Challis, the BBC correspondent who was in Singapore at the time, journalists were open to manipulation by IRD due to Sukarno's stubborn refusal to allow them into the country: "In a curious way, by keeping correspondents out of the country Sukarno made them the victims of official channels, because almost the only information you could get was from the British ambassador in Jakarta."[citation needed]

These manipulations included the BBC reporting that communists were planning to slaughter the citizens of Jakarta. The accusation was based on a forgery planted by Norman Reddaway, a propaganda expert with the IRD. He later bragged in a letter to the British ambassador in Jakarta, Sir Andrew Gilchrist that it "went all over the world and back again", and was "put almost instantly back into Indonesia via the BBC". Gilchrist himself informed the Foreign Office on 5 October 1965: "I have never concealed from you my belief that a little shooting in Indonesia would be an essential preliminary to effective change."[citation needed]

In the 16 April 2000 Independent, Denis Healey, Secretary of State for Defence at the time of the war, confirmed that the IRD was active during this time. He officially denied any role by MI6, and denied "personal knowledge" of the British arming the right-wing faction of the Army, though he did comment that if there were such a plan, he "would certainly have supported it".[citation needed]

Although the British MI6 is strongly implicated in this scheme by the use of the Information Research Department (seen as an MI6 office), any role by MI6 itself is officially denied by the UK government, and papers relating to it have yet to be declassified by the Cabinet Office.....

Unidentified flying object (commonly abbreviated as UFO or U.F.O.) is the popular term for any aerial phenomenon whose cause cannot be easily or immediately identified. The United States Air Force, which coined the term in 1952, initially defined UFOs as those objects that remain unidentified after scrutiny by expert investigators,[1] though the term UFO is often used more generally to describe any sighting unidentifiable to the reporting observer(s). Popular culture frequently takes the term UFO as a synonym for alien spacecraft. Cults have become associated with UFOs, and mythology and folklore have evolved around the phenomenon.[2] Some investigators now prefer to use the broader term unidentified aerial phenomenon (or UAP), to avoid the confusion and speculative associations that have become attached to UFO.[3] Another widely known acronym for UFO in Spanish, French, Portuguese and Italian is OVNI.
Studies have established that the majority of UFOs are observations of some real but conventional object—most commonly aircraft, balloons, or astronomical objects such as meteors or bright planets—that have been misidentified by the observer as anomalies while a small percentage of reported UFOs are hoaxes.[4] Only a small percentage of reported sightings (usually 5 to 20%) can be classified as unidentified flying objects in the strictest sense (see below for some studies).
Some scientists have argued that all UFO sightings are misidentifications of natural phenomena[5] and historically, there was debate among some scientists about whether scientific investigation was warranted given available empirical data.[6][7][8][9][10] Very little peer-reviewed literature has been published in which scientists have proposed, studied or supported non-prosaic explanations for UFOs. Allen Hynek was a trained astronomer who participated in Project Bluebook after doing research as a federal government employee. He formed the opinion that some UFO reports could not be scientifically explained. Through his founding of the Center for UFO Studies and participation at CUFOs he spent the rest of his life researching and documenting UFOs. The movie Close Encounters of the Third Kind had a character loosely based on Hynek. Another group studying UFOs is Mutual UFO Network. MUFON is a grass roots based organization known for publishing one of the first UFO investigators handbooks. This handbook went into great detail on how to document alleged UFO sightings.
UFO reports became frequent after the first widely publicized U.S. sighting, reported by private pilot Kenneth Arnold in 1947, that gave rise to the popular terms "flying saucer" and "flying disc." Since then, millions of people have reported that they have seen UFOs................. ^_^


*History*


Unexplained aerial observations have been reported throughout history. Some were undoubtedly astronomical in nature: comets, bright meteors, one or more of the five planets that can be seen with the naked eye, planetary conjunctions, or atmospheric optical phenomena such as parhelia and lenticular clouds. An example is Halley's Comet, which was recorded first by Chinese astronomers in 240 B.C. and possibly as early as 467 B.C.
Other historical reports seem to defy prosaic explanation, but assessing such accounts is difficult. Whatever their actual cause, such sightings throughout history were often treated as supernatural portents, angels, or other religious omens. Some objects in medieval paintings can seem strikingly similar to UFO reports.[12] Art historians explain those objects as religious symbols, often represented in many other paintings of Middle-Age and Renaissance.[13]
Shen Kuo (1031–1095), a Song Chinese government scholar-official and prolific polymath inventor and scholar, wrote a vivid passage in his Dream Pool Essays (1088) about an unidentified flying object. He recorded the testimony of eyewitnesses in 11th-century Anhui and Jiangsu (especially in the city of Yangzhou), who stated that a flying object with opening doors would shine a blinding light from its interior (from an object shaped like a pearl) that would cast shadows from trees for ten miles in radius, and was able to take off at tremendous speeds.[14]
On January 25, 1878, The Denison Daily News wrote that local farmer John Martin had reported seeing a large, dark, circular flying object resembling a balloon flying "at wonderful speed." Martin also said it appeared to be about the size of a saucer, the first known use of the word "saucer" in association with a UFO.[15]
On February 28, 1904, there was a sighting by three crew members on the USS Supply 300 miles west of San Francisco, reported by Lt. Frank Schofield, later to become Commander-in-Chief of the Pacific Battle Fleet. Schofield wrote of three bright red egg-shaped and circular objects flying in echelon formation that approached beneath the cloud layer, then changed course and "soared" above the clouds, departing directly away from the earth after two to three minutes. The largest had an apparent size of about six suns.[16]
1916 and 1926: The three oldest known pilot UFO sightings, of 1305 cataloged by NARCAP. On January 31, 1916, a UK pilot near Rochford reported a row of lights, like lighted windows on a railway carriage, that rose and disappeared. In January 1926, a pilot reported six "flying manhole covers" between Wichita, Kansas and Colorado Springs, Colorado. In late September 1926, an airmail pilot over Nevada was forced to land by a huge, wingless cylindrical object.[17]
On August 5, 1926, while traveling in the Humboldt Mountains of Tibet's Kokonor region, Nicholas Roerich reported that members of his expedition saw "something big and shiny reflecting the sun, like a huge oval moving at great speed. Crossing our camp the thing changed in its direction from south to southwest. And we saw how it disappeared in the intense blue sky. We even had time to take our field glasses and saw quite distinctly an oval form with shiny surface, one side of which was brilliant from the sun.” [18] Another description by Roerich was, "...A shiny body flying from north to south. Field glasses are at hand. It is a huge body. One side glows in the sun. It is oval in shape. Then it somehow turns in another direction and disappears in the southwest." [19]
In the Pacific and European theatres during World War II, "Foo-fighters" (metallic spheres, balls of light and other shapes that followed aircraft) were reported and on occasion photographed by Allied and Axis pilots. Some proposed Allied explanations at the time included St. Elmo's Fire, the planet Venus, hallucinations from oxygen deprivation, or German secret weapon.[20][21]
On February 25, 1942, U.S. Army observers reported unidentified aircraft both visually and on radar over the Los Angeles, California region. Antiaircraft artillery was fired at what was presumed to be Japanese planes. No readily apparent explanation was offered, though some officials dismissed the reports of aircraft as being triggered by anxieties over expected Japanese air attacks on California. However, Army Chief of Staff Gen. George C. Marshall and Secretary of War Henry Stimson insisted real aircraft were involved. The incident later became known as the Battle of Los Angeles, or the West coast air raid........ :)In 1946, there were over 2000 reports, collected primarily by the Swedish military, of unidentified aerial objects in the Scandinavian nations, along with isolated reports from France, Portugal, Italy and Greece, then referred to as "Russian hail", and later as "ghost rockets", because it was thought that these mysterious objects were possibly Russian tests of captured German V1 or V2 rockets. Although most were thought to be natural phenomena like meteors, over 200 were tracked on radar and deemed to be "real physical objects" by the Swedish military. In a 1948 top secret document, the Swedish military told the USAF Europe in 1948 that some of their investigators believed them to be extraterrestrial in origin................


*Investigations*


UFOs have been subject to investigations over the years that vary widely in scope and scientific rigor. Governments or independent academics in the United States, Canada, the United Kingdom, Japan, Peru, France, Belgium, Sweden, Brazil, Chile, Uruguay, Mexico, Spain, and the Soviet Union are known to have investigated UFO reports at various times.
Among the best known government studies are the ghost rockets investigation by the Swedish military (1946–1947), Project Blue Book, previously Project Sign and Project Grudge, conducted by the United States Air Force from 1947 until 1969, the secret U.S. Army/Air Force Project Twinkle investigation into green fireballs (1948–1951), the secret USAF Project Blue Book Special Report #14 [27] by the Battelle Memorial Institute, and Brazilian Air Force Operation Saucer (1977). France has had on ongoing investigation (GEPAN/SEPRA/GEIPAN) within its space agency CNES since 1977, as has Uruguay since 1989.
A public research effort conducted by the Condon Committee for the USAF, which arrived at a negative conclusion in 1968, marked the end of the US government's official investigation of UFOs, though documents indicate various government intelligence agencies continue unofficially to investigate or monitor the situation.[28]
Jacques Vallée, a scientist and prominent UFO researcher, has argued that most UFO research is scientifically deficient, including many government studies such as Project Blue Book, and that mythology and cultism are frequently associated with the phenomenon. Vallée states that self-styled scientists often fill the vacuum left by the lack of attention paid to the UFO phenomenon by official science, but also notes that several hundred professional scientists continue to study UFOs in private, what he terms the "invisible college". He also argues that much could be learned from rigorous scientific study, but that little such work has been done.[2]
There has been little mainstream scientific study of UFOs, and the topic has received little serious attention or support in mainstream scientific literature. Official studies ended in the U.S. in December 1969, subsequent to the statement by Edward Condon that the study of UFOs probably could not be justified in the expectation that science would be advanced.[8] The Condon report and these conclusions were endorsed by the National Academy of Scientists, of which Condon was a member. However, a scientific review by the UFO subcommittee of the AIAA disagreed with Condon's conclusion, noting that at least 30% of the cases studied remained unexplained, and that scientific benefit might be gained by continued study.
It has been claimed that all UFO cases are anecdotal[29] and that all can be explained as prosaic natural phenomena. On the other hand, it has been argued that there is limited awareness among scientists of observational data, other than what is reported in the popular press.[2][30]
Controversy has surrounded the Condon report, both before and after it was released. It has been claimed that the report was "harshly criticized by numerous scientists, particularly at the powerful AIAA … [who] recommended moderate, but continuous scientific work on UFOs".[8]. In an address made to the AAAS, James E. McDonald stated that he believed science had failed to mount adequate studies of the problem, criticizing the Condon report and prior studies by the US Air Force for being scientifically deficient. He also questioned the basis for Condon's conclusions[31] and argued that the reports of UFOs have been "laughed out of scientific court."[7] J. Allen Hynek, an astronomer whose position as USAF consultant from 1948 made him perhaps the most knowledgeable scientist connected with the subject, sharply criticized the report of the Condon Committee and later wrote two nontechnical books that set forth the case for investigating seemingly baffling UFO reports.
No official government investigation has ever publicly concluded that UFOs are indisputably real, physical objects, extraterrestrial in origin, or of concern to national defense. These same negative conclusions also have been found in studies that were highly classified for many years, such as the UK's Flying Saucer Working Party, Project Condign, the US CIA-sponsored Robertson Panel, the US military investigation into the green fireballs from 1948 to 1951, and the Battelle Memorial Institute study for the USAF from 1952 to 1955 (Project Blue Book Special Report #14).
However, the initially classified USAF Regulation 200-2, first issued in 1953 after the Robertson Panel, which first defined UFOs and how information was to be collected, stated explicitly that the two reasons for studying the unexplained cases were for national security reasons and for possible technical aspects involved, implying physical reality and concern about national defense, but without opinion as to origins. (For example, such information would also be considered important if UFOs had a foreign or domestic origin.) The first two known classified USAF studies in 1947 also concluded real physical aircraft were involved, but gave no opinion as to origins. (See American investigations immediately below) These early studies led to the creation of the USAF's Project Sign at the end of 1947, the first semi-public USAF study.
Project Sign in 1948 wrote a highly classified opinion (see Estimate of the Situation) that the best UFO reports probably had an extraterrestrial explanation, as did the private but high-level French COMETA study of 1999. A top secret Swedish military opinion given to the USAF in 1948 stated that some of their analysts believed the 1946 ghost rockets and later flying saucers had extraterrestrial origins. (see Ghost rockets for document). In 1954, German rocket scientist Hermann Oberth revealed an internal West German government investigation, which he headed, that arrived at an extraterrestrial conclusion, but this study was never made public. Classified, internal reports by the Canadian Project Magnet in 1952 and 1953 also assigned high probability to extraterrestrial origins. Publicly, however, Project Magnet, nor later Canadian defense studies, ever stated such a conclusion.
Another highly classified U.S. study was conducted by the CIA's Office of Scientific Investigation (OS/I) in the latter half of 1952 after being directed to do so by the National Security Council (NSC). They concluded UFOs were real physical objects of potential threat to national security. One OS/I memo to the CIA Director (DCI) in December read, "...the reports of incidents convince us that there is something going on that must have immediate attention... Sightings of unexplained objects at great altitudes and traveling at high speeds in the vicinity of major U.S. defense installations are of such a nature that they are not attributable to natural phenomena or any known types of aerial vehicles." The matter was considered so urgent, that OS/I drafted a memorandum from the DCI to the NSC proposing that the NSC establish an investigation of UFOs as a priority project throughout the intelligence and the defense research and development community. They also urged the DCI to establish an external research project of top-level scientists to study the problem of UFOs, now known as the Robertson Panel, to further analyze the matter. The OS/I investigation was called off after the Robertson Panel's negative conclusions in January 1953.[32]
Some public government conclusions have indicated physical reality but stopped short of concluding extraterrestrial origins, though not dismissing the possibility. Examples are the Belgian military investigation into large triangles over their airspace in 1989–1991 and the recent 2009 Uruguay Air Force study conclusion (see below).
Some private studies have been neutral in their conclusions, but argued the inexplicable core cases called for continued scientific study. Examples are the Sturrock Panel study of 1998 and the 1970 AIAA review of the Condon Report..........




*American investigations*


Following the large U.S. surge in sightings in June and early July 1947, on July 9, 1947, Army Air Force (AAF) intelligence, in cooperation with the FBI, began a formal investigation into selected best sightings with characteristics that could not be immediately rationalized, which included Kenneth Arnold’s and that of the United Airlines crew. The AAF used "all of its scientists" to determine whether or not "such a phenomenon could, in fact, occur". The research was "being conducted with the thought that the flying objects might be a celestial phenomenon," or that "they might be a foreign body mechanically devised and controlled."[33] Three weeks later in a preliminary defense estimate, the air force investigation decided that, "This ‘flying saucer’ situation is not all imaginary or seeing too much in some natural phenomenon. Something is really flying around."[34]
A further review by the intelligence and technical divisions of the Air Materiel Command at Wright Field reached the same conclusion, that "the phenomenon is something real and not visionary or fictitious," that there were objects in the shape of a disc, metallic in appearance, and as big as man-made aircraft. They were characterized by "extreme rates of climb [and] maneuverability," general lack of noise, absence of trail, occasional formation flying, and "evasive" behavior "when sighted or contacted by friendly aircraft and radar," suggesting a controlled craft. It was thus recommended in late September 1947 that an official Air Force investigation be set up to investigate the phenomenon. It was also recommended that other government agencies should assist in the investigation.[35]
This led to the creation of the Air Force’s Project Sign at the end of 1947, one of the earliest government studies to come to a secret extraterrestrial conclusion. In August 1948, Sign investigators wrote a top-secret intelligence estimate to that effect. The Air Force Chief of Staff Hoyt Vandenberg ordered it destroyed. The existence of this suppressed report was revealed by several insiders who had read it, such as astronomer and USAF consultant J. Allen Hynek and Capt. Edward J. Ruppelt, the first head of the USAF's Project Blue Book.[36]
Project Sign was dismantled and became Project Grudge at the end of 1948. Angered by the low quality of investigations by Grudge, the Air Force Director of Intelligence reorganized it as Project Blue Book in late 1951, placing Ruppelt in charge. Blue Book closed down in 1970, using the Condon Commission's negative conclusion as a rationale, ending the official Air Force UFO investigations. However, a 1969 USAF document, known as the Bolender memo, plus later government documents revealed that nonpublic U.S. government UFO investigations continued after 1970. The Bollender memo first stated that "reports of unidentified flying objects that could affect national security… are not part of the Blue Book system," indicating that more serious UFO incidents were already handled outside of the public Blue Book investigation. The memo then added, "reports of UFOs which could affect national security would continue to be handled through the standard Air Force procedures designed for this purpose." [37] In addition, in the late 1960s, there was a chapter on UFOs at the U.S. Air Force Academy in their Space Sciences course, giving serious consideration to possible extraterrestrial origins. When word of the curriculum became public, the Air Force in 1970 put out a statement the book was outdated and that cadets were now being informed of Condon's negative conclusion instead.[38]
Use of UFO instead of the popular flying saucer was first suggested in 1952 by Ruppelt, who felt that flying saucer did not reflect the diversity of the sightings. Ruppelt suggested that UFO should be pronounced as a word — you-foe. However it is generally pronounced by forming each letter: U.F.O. His term was quickly adopted by the Air Force, which also briefly used "UFOB" circa 1954, for Unidentified Flying Object. Ruppelt recounted his experiences with Project Blue Book in his memoir, The Report on Unidentified Flying Objects (1956), also the first book to use the term.[39]
Air Force Regulation 200-2,[40] issued in 1953 and 1954, defined an Unidentified Flying Object ("UFOB") as "any airborne object which by performance, aerodynamic characteristics, or unusual features, does not conform to any presently known aircraft or missile type, or which cannot be positively identified as a familiar object." The regulation also said UFOBs were to be investigated as a "possible threat to the security of the United States" and "to determine technical aspects involved." As to what the public was to be told, "it is permissible to inform news media representatives on UFOB's when the object is positively identified as a familiar object," but "For those objects which are not explainable, only the fact that ATIC [Air Technical Intelligence Center] will analyze the data is worthy of release, due to many unknowns involved." [41][42]
Well known American investigations include:
Project Blue Book, previously Project Sign and Project Grudge, conducted by the United States Air Force from 1947 until 1969
The secret U.S. Army/Air Force Project Twinkle investigation into green fireballs (1948–1951)
Ghost rockets investigations by the Swedish, U.K., U.S., and Greek militaries (1946–1947)
The secret CIA Office of Scientific Investigation (OS/I) study (1952–53)
The secret CIA Robertson Panel (1953)
The secret USAF Project Blue Book Special Report No. 14 by the Battelle Memorial Institute (1951–1954)
The Brookings Report (1960), commissioned by NASA
The public Condon Committee (1966–1968)
The private, internal RAND Corporation study (1968)[43]
The private Sturrock Panel (1998)
Another early U.S. Army study, established sometime in the 1940s and of which little is known, was called the Interplanetary Phenomenon Unit (IPU). In 1987, British UFO researcher Timothy Good received a letter confirming the existence of the IPU from the Army Director of Counter-intelligence, in which it was stated, "… the aforementioned Army unit was disestablished during the late 1950s and never reactivated. All records pertaining to this unit were surrendered to the U.S. Air Force Office of Special Investigations in conjunction with operation BLUEBOOK." The IPU records have never been released.[44]
Thousands of documents released under FOIA also indicate that many U.S. intelligence agencies collected (and still collect) information on UFOs, including the Defense Intelligence Agency (DIA), FBI, CIA, National Security Agency (NSA), as well as military intelligence agencies of the Army and Navy, in addition to the Air Force.[45]
The investigation of UFOs has also attracted many civilians, who in the U.S formed research groups such as National Investigations Committee On Aerial Phenomena (NICAP, active 1956–1980), Aerial Phenomena Research Organization (APRO, 1952–1988), Mutual UFO Network (MUFON, 1969–), and Center for UFO Studies (CUFOS, 1973–)..........

ntu ajjah dolo yagh ...

huffff